Membludaknya jumlah pendaftar serta kuota terbatas yang diterapkan untuk jurusan-jurusan favorit di perguruan tinggi membuat persaingan semakin ketat. Karena jumlah instituisi pendidikan yang cenderung stagnan menyebabkan kompetisi tiap tahun yang terus meningkat. Dilema memasuki dunia perkuliahan terus melanda bagi siswa yang baru saja lulus dari SMA.
Kelulusan menjadi harga mati yang tak bisa ditawar lagi. Ujian nasional menjadi momok tersendiri bagi siswa-siswi bangsa. Setelah pengumuman kelulusan ujian nasional, masih ada tantangan yang harus dihadapi yakni snmptn atau seleksi masuk perguruan tinggi. Perguruan Tinggi memiliki peran strategis dalam mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengaktualisasikan potensi yang ada melalui beberapa program pengabdian pada masyarakat. Pemburu perguruan tinggi negeri tentunya berusaha maksimal untuk mendapatkan universitas favorit. Persepsi masyarakat bahwa perguruan tinggi negeri lebih baik dibanding perguruan tinggi swasta tidak sepenuhnya benar. Banyak hal yang menjadi aspek penilaian kualitas universitas di Indonesia. Mulai dari aspek komersialitas, visi-misi universitas, status akreditasi, kurikulum, staf pengajar, aktivitas kemahasiswaan.
Aspek Komersialitas
Pertimbangan mahasiswa setelah lulus dari universitas, tak lain adalah kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Karir yang sukses dalam pekerjaan selama ini diukur oleh besarnya jumlah gaji yang diperoleh setiap karyawan. Hal yang menjadi permasalahan dalam penyerapan tenaga sarjana di Indonesia, bukan hanya dari tingkat popularitas universitas tersebut. Popularitas tersebut harus dibuktikan dengan kemampuan para alumninya. Lulusan universitas banyak tak mendapatkan pekerjaan dikarenakan beberapa hal. Seperti dimuat dalam majalah campus Indonesia, pada tahun 2010, 8,3 juta orang menganggur di Indonesia. Alasan utamanya dikarenakan masalah kualifikasi dan kompetensi lulusan baru. Rendahnya soft skill yang dimiliki para lulusan baru tak ayal menimbulkan permasalahan baru. Para lulusan baru, seharusnya memiliki kemampuan dalam hal kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, kepercayaan diri dan bertanggung jawab. Kualitas sumber daya manusia menjadi hal lumrah bagi negeri ini. Menurut data kementrian tenaga kerja dan transmigrasi 2010 dari 116,5 juta angkatan kerja, hanya 51 % lulusan indonesia. Salah satu alasan mengapa mereka memilih universitas negeri, tertanam harapanbesar untuk mudah dalam mendapatkan pekerjaan di masa depan. Padahal banyak perusahaan-perusahaan yang lebih memilih lulusan universitas swasta yang unggul dari segi kapabilitas dan kompetensi dibandingkan lulusan perguruan tinggi negeri.
Visi-misi perguruan tinggi
Ditinjau dari dimensi korporasi, peran Perguruan tinggi memberikan pelayanan di bidang pendidikan tinggi, maka produk utama Perguruan Tinggi adalah pengetahuan. Tujuannya adalah menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan melalui proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi selayaknya bukan bentuk dari komersialisasi pendidikan. Ketika Perguruan tinggi sebagai bentuk komersialisasi pendidikan, tak ayal biaya untuk dapat mengenyam bangku pendidikan menjadi hal yang dprioritaskan. Perguruan tinggi negeri seharusnya banyak berbenah diri untuk terus meningkatkan kualitas lulusannya. Biaya yang murah dalam peguruan tinggi negeri sangat mempengaruhi penyediaan fasilitas kampus untuk mahasiswa. Perguruan tinggi swasta tidak memperoleh dana dari pemerintah, kebanyakan dana bersumber dari pihak yayasan atau donatur terkait. Pihak penyelenggara PTS senantiasa menyuguhkan fasilitas-fasilitas untuk menunjang proses belajar lebih baik.
Akreditasi Perguruan Tinggi
Tak dapat dipungkiri akreditasi dari setiap perguruan tinggi menjadi daya tarik tersendiri bagi calon mahasiswa baru. Akreditasi dipahami sebagai suatu proses evaluasi dan penilaian mutu instituisi perguruan tinggi dan program studi yang dilakukan oleh tim pakar sejawat di luar lembaga pendidikan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Hasil akreditasi sebuah perguruan tinggi diyakini sebagai bentuk pengakuan bahwa perguruan tinggi tersebut telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Menurut surat kabar kompas dari seluruh prodi PTS, sebanyak 6000 prodi belum terakreditasi oleh BAN-PT. Sebagian dari PTS tersebut telah mengajukan permohonan untuk akreditasi, namun sebagian yang lain belum. Padahal status akreditasi sangatlah penting untuk menjamin hak lulusan memdapatkan pekerjaan. Siswa yang baru lulus menegedepankan ketelitian status PTS, jika ingin kuliah di PTS. Tidak semua PTS terakreditasi, bedanya dengan PTN kebanyakan dari mereka telah memperoleh status tersebut.
Mahalnya biaya pendidikan di PTS
Hal yang terus menjadi wacana dalam dunia pendidikan adalah mahalnya biaya untuk mengenyam perkuliahan sulit untuk dijangkau. Biaya pendidikan perguruan tinggi sebagai salah satu alasan mengapa banyak pemuda Indonesia yang tak mampu duduk di bangku perkuliahan. Faktor penghambat terbesar adalah ketiadaan biaya yang memadai karena tingkat pendapatan keluarga yang masih terbatas sementara biaya di perguruan tinggi semakin besar. Biaya yang mahal tersebut sebenarnya dialokasikan untuk terus meningkatkan kualiatas perguruan tinggi di Indonesia. Di tengah kompetisi yang kian ketat.
Pemerintah terus berupaya untuk memberikan beasiswa kepada masyarakat. Dengan beasiswa dalam bentuk subsidi silang, bidik misi, atau beasiswa dari yayasan-yayasan tertentu. Bidik misi yang selama ini familiar di masyarakat bidik misi di PTN, namun PTS ternyata memiliki program bidik misi. Bidik misi PTS diberikan hanya pada prodi kedokteran, teknik, sains, pertanian, dan akuntansi dan harus didukung dengan akreditasi A untuk PTS di kota-kota besar, akreditasi B untuk PTS di daerah-daerah.
Tentunya mahasiswa yang mendapatkan bidik misi tidak dikenakan biaya apapun oleh PTS yang bersangkutan. Menurut Kemdikbud tahun ini beasiswa bidik misi untuk PTS sebanyak 12 juta per tahun.
Salah satu yang menjadi alasan kenapa banyak yang memilih PTN dikarenakan biaya yang relatif lebih murah. Namun, PTS juga menyediakan program beasiswa penuh 100 % untuk mahasiswa baru dan beasiswa-beasiswa lain untuk memudahkan setiap anak mendapatkan pendidikan.
PTN tidak selalu lebih baik
PTN tidak selalu lebih baik dari PTS. Banyak PTS-PTS di Indonesia yang cukup diperhitungkan di Asia ataupun dunia. Lulusan-lulusan PTS juga banyak yang dipesan terlebih dahulu oleh perusahaan-perusahaan ternama sebelum mereka lulus. Teliti sebelum membeli adalah hal yang harus dijalani setiap calon mahasiswa jika ingin kuliah di PTS. Mengingat banyak PTS-PTS di Indonesia yang belum terakreditasi. Biaya yang relatif mahal yang dipasang oleh PTS menjadi hal yang sulit untuk ditiadakan. Namun, PTS juga telah menyediakan program-program beasiswa terhadap mahasiswanya. Selain itu yayasan dari pihak luar juga menyediakan program beasiswa menjadi alternatif tersendiri dalam pembiayaan kuliah di PTS. Kualitas lulusan tentunya bukan hanya milik PTN. Tak sedikit lulusan PTN yang menyandang gelar pengangguran intelektual. Lulusan PTN ataupun PTS tak menjadi masalah selama kualitas individu dapat diperhitungkan di dunia pasar tenaga kerja. Jadi, tak ada alasan PTN lebih baik dari PTS.
DINA FAUZIAH
Aktivis Staf Humas KAMMI MADANI
Aktivis Badan Perwakilan Mahasiswa Sampoerna School of Education
RUU Pendidikan Tinggi: PTN vs PTS
Hari ini (13/7/2012) RUU Pendidikan Tinggi akan disyahkan oleh DPR. Reaksi keras sudah bermunculan sejak pembahasan sebelumnya, yang akhirnya pemerintah menarik RUU tersebut. Pada tanggal 26 Juni 2012 pemerintah kembali memasukkan draft terakhir, yang katanya telah disempurnakan. Namun, pemerintah masih menuai kritik keras, salah satunya dari kampus-kampus swasta.
Asosiasi Perguruan Tinggsi Swasta Indonesia (APTISI) dan Asosiasi Badan Penyelenggaran Perguruan Tinggi Swasta (ABPPTS) termasuk dua lembaga yang paling rajin mengkritisi RUU PT. Salah satu alasan utamanya adalah RUU PT tidak mengakomodir kepentingan PTS. Singkat kata, PTS dianaktirikan oleh pemerintah.
Terlepas motif di balik kritik APTISI dan ABPPTS, kita mengakui masih ada dikotomi antara PTN dan PTS, baik dalam perlakuan dari pemerintah, maupun pengakuan subyektif di kalangan masyarakat. Dari sisi anggaran, PTN memang lembaga pendidikan yang mengandalkan anggaran pemerintah, sedangkan PTS lebih banyak berharap pada masyarakat. Jadi, PTS dan PTS memang beda. Berharap memperleh perlakuan yang sama dari segi anggaran jelas tidak mungkin. Namun, tidak ada salahnya pemerintah memberikan perhatian dalam pembinaan dan pengembangan PTS dalam konteks pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.
Sebenarnya pemerintah sendiri sudah memberikan berbagai skim pembiayaan yang juga bisa dinikmati oleh PTS. Pos-pos anggaran pendidikan tersebut di antaranya adalah tunjangan sertifikasi dosen, berbagai insentif hibah pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai proyek kompetiftif untuk penguatan institusi. Namun, benar jika porsi anggaran tersebut jauh lebih kecil dibandingkan yang diberikan kepada PTN. Memang itulah yang membedakan PTN dan PTS.
Dari sisi penerimaan anggaraan pendidikan, partisipasi masyarakat lebih terlihat di PTS, walau PTN sendiri masih sering membebankan anggaran penyelenggaraan pendidikan ke mahasiswa juga. Keterbatasan anggaran pendidikan dari pemerintah menjadi salah satu faktor penyebabnya, walaupun anggaran pendidikan sudah dipatok minimal 20%.
Harus diakui bahwa keberadaan PTS memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi. Kita tidak sedang bicara kualitas, namun kuantitas lulusan. APK memang bersifat angka-angka semata, yakni persentase penduduk berusia 19-23 tahun yang belajar di peguruan tinggi. Menurut data BPS, APK PT Indonesia tercatat sebesar 16,35 persen pada tahun 2010. Angka APK PT terakhir versi Kemdikbud sudah menembus 18%.
PTS menyumbang APK cukup signifikan karena jumlah lulusan PTS lebih banyak. Kapasitas atau daya tampung PTS memang lebih besar dari PTN. Saat ini jumlah PTS tercatat sebanyak lebih dari 3000 , sangat jauh dengan jumlah PTN sebanyak 84 PT.
Angka-angka tersebut tentunya patut dijadikan alasan keprihatinan, atau boleh disebut kekecewaan APTISI atau ABPPTS. Terlepas dari adanya keragaman mutu di antara PTS sendiri – bahkan Mendikbud menyebutkan kurang dari 50% saja PTS yang dinilai sehat (Kompas, 11 Juli 2012) – kebaradaan PTS jelas sangat penting dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan SDM di Indonesia.
Namun, jika pemerintah tetap dengan pendiriannya dengan lebih banyak memperhatikan PTN, bahkan sejumlah PTS pun dirubah statusnya menjadi PTN, rasanya PTS tidak perlu menjadi pengemis anggaran pendidikan dari pemerintah. Toh, namanya juga memang PTS, bukan dimiliki oleh pemerintah. Justru ketiadaan subsisi dari pemerintah, atau setidaknya porsinya yang masih kecil, harus dijadikan cambuk untuk terus bebenah dan berkreasi.
Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan PTS. Jika kepercayaan tersebut ternodai, bisa dipastikan PTS akan megap-megap karena pasokan dana masyarakat akan berkurang. Jumlah PTS yang mengalami kesulitan anggaran lumayan banyak, apalagi tingkat persaiangan di antara PTS sendiri semakin ketat. Tantangan ke depannya adalah bagaimana peningkatan kapasitas PTS seiring dengan peningkatan kualitas. Program peningkatan mutu inilah yang seharunya diprioritaskan, baik oleh kalangan PTS maupun oleh pemerintah sendiri.
Peningkatan mutu tersebut tidak harus berhubungan dengan peningkatan anggaran. Selalu ada peluang untuk berkreasi tanpa harus mengharapkan pada peningkatan anggaran pendidikan dari pemerintah yang memang terbatas. Menurut data Worldbank. anggaran dari pemerintah hanya bisa menutup 56% biaya penyelenggaraan pendidikan di PTN, sisanya bersumber dari uang masuk yang dibayar mahasiswa (38%) dan sumber lain 6%. Selain itu, lihat saja rasio anggaran pendidikan terhadap PDB Indonesia yang hanya 1,2% saja, masih kalah sama India dan China yang berpenduduk banyak juga, atau oleh sesame negara ASEAN, Thailand dan Filipina.
Rebutan anggaran pemerintah menjadi percuma saja jika penambahan porsi anggaran pemerintah tidak membuat biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat lebih murah. Menurut laporan Unesco tahun 2011, Indonesia bersama China dan Brazil termasuk negara yang perbedaan biaya pendidikan tinggi terhadap biaya sekolah dasar tertinggi, yakni 12 sampai 16 kali lipat.
Mahalnya biaya pendidikan bisa dilihat dari rasio biaya pendidikan terhadal penghasilan masyarakat. Artinya, PTN relative lebih mahal. Menurut laporan Unesco, Rata-rata pengeluaran mahasiswa per tahun adalah USD 2200 (Dua puluhan juta rupiah) untuk PTN dan USD 1200 (Belasan juta rupiah) untuk PTS. Ternyata, biaya pendidikan di PTN menghabiskan 45% pendapatan keluarga, sedangkan PTS hanya 26%. Perbedaan persentase tersebut bisa juga dipengaruhi oleh besarnya pendapatan keluarga. Namun, faktanya, rata-rata pendapatan keluarga mahasiswa PTN relatif lebih rendah, padahal biaya pendidikannya relative lebih tinggi dibandingkan PTS.
Sebaiknya Kita akhiri saja perdebatan PTN versus PTS, termasuk rebutan pepesan dari pemerintah yang belum juga membuat biaya pendidikan tinggi di Indonesia menjadi murah. Ada baiknya kita menyimak pernyataan yang tertuang dalam laporan UNESCO dan OECD: “education is increasingly considered an investment in the collective future of societies and nations, rather than simply in the future success of individuals.”
Jadi, wahai PTN dan PTS, bersatulah demi peningkatan mutu SDM! Lebih tepatnya lagi, jangan hanya memikirkan kepentingan masing-masing kampus semata, namun saling bersaing dalam memajukan negeri ini. Bukan saling menjatuhkan atau berebut anggaran pemerintah, yang sejatinya uang dari masyarakat juga.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar